Redaksipost.com – Pemerintah terus mempercepat pemerataan layanan kesehatan nasional melalui program Quick Win Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama program ini adalah memastikan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) mendapatkan akses kesehatan yang setara dengan wilayah lain di Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya, dalam temu media yang digelar pada 17 Oktober. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa 15 rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah DTPK telah rampung dibangun dan siap beroperasi.
15 RSUD DTPK Siap Layani Pasien dengan Tujuh Spesialis Dasar
Menurut dr. Azhar, pembangunan rumah sakit baru ini bertujuan menjawab kebutuhan layanan kesehatan spesialistik yang selama ini sulit diakses masyarakat pelosok. Setiap RSUD tersebut akan dibekali minimal tujuh dokter spesialis dasar, yang meliputi:
- Penyakit dalam
- Anak
- Bedah
- Kebidanan dan kandungan
- Anestesi
- Patologi klinik
- Radiologi
“Kita berusaha memecahkan masalah kesehatan di daerah DTPK secara komprehensif. Kelima belas rumah sakit itu akan dilengkapi dengan minimal tujuh spesialis dasar, dan pemetaan kebutuhan SDM-nya sudah disusun,” ujar dr. Azhar.
Pemenuhan tenaga spesialis dilakukan secara bertahap melalui berbagai skema, termasuk pendidikan dan pelatihan luar negeri.
Pengiriman SDM ke China dan Jepang untuk Pelatihan Layanan Intervensi
Dalam paparannya, dr. Azhar mengungkapkan bahwa sejumlah tenaga kesehatan dari Indonesia telah dikirim ke China dan Jepang. Pelatihan ini berfokus pada intervensi jantung dan neuro intervensi, sebagai persiapan menghadapi kompleksitas layanan di rumah sakit baru tersebut.
“Saat ini sudah ada beberapa tenaga yang dikirim ke China dan Jepang untuk mengikuti pelatihan intervensi jantung dan neuro intervensi. Jadi SDM-nya kita siapkan bersamaan dengan pembangunan fasilitasnya,” tuturnya.
Alkes Mutakhir dan Fasilitas Lengkap Siap Digunakan
Selain penguatan SDM, pengadaan alat kesehatan modern juga menjadi prioritas. Kementerian Kesehatan memastikan seluruh RSUD baru memperoleh peralatan intervensi, alat diagnostik, dan sarana penunjang berkualitas.
“Untuk alatnya sudah kita tender, termasuk peralatan intervensi dan penunjang lainnya. Targetnya, seluruh 15 rumah sakit ini bisa beroperasi sebagai Rumah Sakit Madya dengan standar pelayanan lengkap,” kata dr. Azhar.
Dengan fasilitas tersebut, pasien di DTPK diharapkan tidak lagi harus dirujuk ke rumah sakit provinsi yang jaraknya jauh dan memakan biaya besar.
Pembiayaan RS Akan Menggunakan Sistem Baru INA-DRG
Dalam kesempatan yang sama, dr. Azhar menyinggung soal reformasi struktur pembiayaan rumah sakit, khususnya terkait layanan BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan transisi pembayaran dari sistem INA-CBGs menuju INA-DRG (Indonesia Diagnosis Related Group).
Sistem baru ini akan menghitung tarif berdasarkan tingkat kompleksitas kasus dan kompetensi fasilitas kesehatan, sehingga lebih mencerminkan kebutuhan nyata layanan medis.
“Memang ada perbedaan antara biaya pelayanan dan tarif INA-CBGs. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi rata-rata masih bisa disubsidi, terutama bagi pasien non-BPJS di rumah sakit vertikal,” jelasnya.
Dengan penerapan INA-DRG, pemerintah berharap rumah sakit — khususnya yang berada di daerah — bisa lebih mandiri, sehat secara finansial, dan tetap memberikan layanan berkualitas.
Akses Kesehatan Adil untuk Seluruh Masyarakat
dr. Azhar menegaskan, seluruh upaya pembangunan fasilitas, penyiapan tenaga medis, hingga reformasi tarif dilakukan agar pemerataan layanan kesehatan dapat terwujud dengan nyata di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kalau struktur pembiayaan sudah lebih berimbang, subsidi bisa berkurang, dan rumah sakit bisa tumbuh sehat tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan berkualitas,” tegasnya.
Dengan beroperasinya 15 RSUD baru tersebut, masyarakat di daerah terpencil kini memiliki harapan baru untuk memperoleh layanan medis spesialistik tanpa harus menempuh perjalanan panjang ke kota besar. Langkah ini sekaligus menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional dari level paling dasar.
