Jawa Tengah (Redaksipost.com) – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto segera direalisasikan di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng kini tengah menyiapkan lahan serta mengidentifikasi gedung yang dapat digunakan untuk mendukung program pendidikan gratis tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem atau mereka yang rentan terhadap kemiskinan. Program ini sepenuhnya gratis, sehingga dapat membuka akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Sasaran utama dari Sekolah Rakyat ini adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan rentan kemiskinan. Sekolah ini tidak dipungut biaya, sepenuhnya gratis,” ujar Luthfi dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu (12/3/2025).
Dalam rapat koordinasi dan sosialisasi pembentukan Sekolah Rakyat yang digelar di Kantor Gubernur Jateng, Luthfi menyampaikan bahwa lokasi pembangunan sekolah tidak harus menggunakan aset Pemprov Jateng. Pemerintah kabupaten dan kota juga dapat berkontribusi dalam penyediaan lahan. Proses pembangunan serta revitalisasi gedung sekolah ini direncanakan berlangsung pada 2025 dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, Luthfi mengakui bahwa menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat bukan perkara mudah. Sesuai ketentuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), setiap sekolah membutuhkan lahan seluas 5-10 hektare. Meski demikian, Pemprov Jateng tetap berkomitmen penuh dalam mendukung program ini, mengingat masih banyak warga yang mengalami putus sekolah dan infrastruktur pendidikan di beberapa daerah yang membutuhkan perbaikan.
“Sekolah Rakyat diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Hingga kini, angka kemiskinan di Jateng masih berada di kisaran 9,58 persen. Dengan adanya sekolah ini, kami optimistis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan yang lebih baik,” kata Luthfi.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026. Pada tahap awal, sekolah ini akan menggunakan aset milik Kemensos sebagai lokasi pendidikan. Sistem pembelajaran yang diterapkan berkonsep boarding school atau asrama dengan kurikulum yang menitikberatkan pada pendidikan karakter serta keterampilan unggulan sesuai potensi daerah masing-masing.
Terkait dengan lahan yang disediakan oleh Pemprov dan Pemkab, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa kepastian status lahan tersebut masih dalam proses finalisasi. Pemerintah masih menunggu data lengkap mengenai kesiapan lahan dari setiap daerah hingga 21 Maret 2025.
“Kami masih menunggu usulan dari daerah hingga tenggat waktu yang ditentukan. Nantinya, sekolah bisa memanfaatkan gedung yang direvitalisasi atau tanah yang disediakan oleh pemerintah daerah,” tutup Saifullah Yusuf.
