(Redaksipost.com) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah menyusun kebijakan baru di sektor pendidikan yang akan mengubah jadwal kegiatan belajar mengajar di seluruh wilayah provinsi. Salah satu poin utama dalam rencana tersebut adalah penyeragaman hari sekolah dari Senin hingga Jumat, dengan waktu masuk lebih pagi, yakni pukul 06.00 WIB.
Dedi menyatakan, saat ini terdapat perbedaan jadwal belajar antara jenjang pendidikan SMP dan SMA, di mana siswa SMP masih menjalani sekolah hingga Sabtu, sementara siswa SMA hanya hingga Jumat. Ia menilai perlunya penyamaan sistem agar lebih efektif dan konsisten di seluruh daerah.
“Saya mengajak seluruh Bupati dan Wali Kota untuk menyamakan hari belajar siswa, cukup sampai hari Jumat. Sabtu dan Minggu libur. Ini agar seluruh proses belajar mengajar di Jawa Barat seragam,” ujar Dedi Mulyadi dalam pernyataannya, Senin (2/6/2025).
Lebih lanjut, Dedi juga berencana mengubah jam masuk sekolah menjadi lebih pagi. Ia menegaskan, gagasan ini bukan hal baru, karena pernah diterapkannya saat menjabat Bupati Purwakarta.
“Waktu saya di Purwakarta, saya adalah kepala daerah pertama yang menerapkan sekolah mulai pukul enam pagi. Dan itu berjalan dengan baik,” kata Dedi.
Ia menilai, memulai proses belajar lebih pagi akan melatih kedisiplinan dan efisiensi waktu bagi para siswa. Namun, ia juga menegaskan bahwa penerapan jadwal ini akan tetap disertai dengan libur dua hari di akhir pekan agar keseimbangan belajar dan istirahat tetap terjaga.
Menanggapi rencana ini, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap perumusan. Pelaksanaannya akan dilakukan setelah Peraturan Gubernur (Pergub) resmi ditetapkan.
“Saat ini masih dalam tahap pembahasan. Implementasinya akan dilakukan setelah Pergub ditandatangani oleh Gubernur,” ujar Purwanto singkat.
Rencana perubahan jadwal sekolah ini menjadi bagian dari program reformasi pendidikan yang digagas Pemprov Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas dan kedisiplinan peserta didik. Meski menuai pro dan kontra dari masyarakat, Pemprov memastikan setiap keputusan akan melalui proses kajian mendalam dan melibatkan berbagai pihak terkait.
