Jakarta (Redaksipost.com) – Ribuan aparat gabungan dari TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, menjelang pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dijadwalkan berlangsung dalam Rapat Paripurna, Kamis (20/3/2025).
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejak dini hari hingga pagi, ratusan personel dari berbagai satuan, termasuk TNI, Korps Brimob, dan Samapta, telah bersiaga di sekitar kompleks parlemen. Puluhan kendaraan taktis milik TNI dan Polri terus berdatangan memasuki area Gedung DPR melalui Gerbang Pancasila. Petugas keamanan DPR juga memperketat pemeriksaan bagi setiap orang yang hendak masuk, hanya mereka yang memiliki kepentingan jelas yang diperbolehkan melintas.
Di tengah penjagaan ketat tersebut, sekelompok masyarakat sipil diketahui mendirikan tiga tenda di dekat Gerbang Pancasila sebagai bentuk protes terhadap pengesahan RUU TNI. Kelompok tersebut bahkan menginap sejak Kamis dini hari dengan tujuan menghambat akses masuk ke Gedung DPR. “Kami berupaya memblokir akses agar rapat paripurna tidak dapat mengesahkan RUU TNI,” tulis akun @barengwarga dalam unggahan media sosial mereka.
Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga direncanakan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa revisi UU TNI ini dibahas terlalu cepat tanpa melibatkan partisipasi publik secara memadai. Mereka juga mengkhawatirkan perluasan kewenangan TNI dalam menduduki jabatan sipil yang dapat berdampak pada tatanan demokrasi.
Sesuai jadwal, DPR akan menggelar rapat paripurna hari ini untuk membahas beberapa agenda penting, termasuk pengesahan RUU TNI. Sebelumnya, seluruh fraksi partai di DPR telah menyepakati untuk membawa revisi UU TNI ke tingkat II sebagai tahap akhir pengesahan.
“Akan disahkan dalam rapat paripurna Kamis ini, naskah resminya akan tersedia setelah sidang,” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa (18/3/2025).
Hingga saat ini, aparat keamanan tetap bersiaga penuh guna memastikan jalannya rapat paripurna serta aksi demonstrasi berlangsung dengan aman dan kondusif.
