Jakarta (Redaksipost.com) – Mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (FWLS) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila dan penyalahgunaan narkoba. Penetapan ini diumumkan oleh Polri setelah hasil pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menemukan bukti kuat terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh perwira menengah tersebut.
“Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri,” kata Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri, Brigjen Agus Wijayanto, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/3/2025).
Terbukti Melanggar Kode Etik dan Hukum Pidana
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa FWLS terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dengan keterlibatannya dalam kasus asusila yang melibatkan anak di bawah umur.
“FWLS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, melakukan persetubuhan di luar pernikahan yang sah, menggunakan narkoba, serta merekam, menyimpan, mengunggah, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur,” ujar Trunoyudo, dikutip dari ANTARA.
Lebih lanjut, FWLS diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap tiga anak di bawah umur dan satu orang dewasa berusia 20 tahun. Ketiga korban anak-anak tersebut masing-masing berusia enam tahun, 13 tahun, dan 16 tahun.
Selain itu, FWLS diduga merekam perbuatannya dan mengunggah video tersebut ke situs pornografi anak di web gelap (dark web). Saat ini, Polri masih mendalami motif di balik perbuatannya serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.
Proses Hukum Berjalan, FWLS Resmi Ditahan
Untuk memperjelas status hukumnya, FWLS dihadirkan dalam konferensi pers dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Kini, ia telah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.
Kasus ini bermula pada 20 Februari 2025, ketika Divpropam Polri menangkap AKBP Fajar di Kupang, NTT, atas dugaan kasus narkoba dan asusila. Setelah penangkapannya, Kapolri langsung mencopot FWLS dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada, NTT. Pencopotan tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor ST/489/III/KEP./2025, yang ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo pada 12 Maret 2025.
Dalam surat tersebut, AKBP Fajar dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polri sembari menunggu proses hukum lebih lanjut.
Sanksi Etik dan Pidana Menanti
Dengan statusnya sebagai tersangka, FWLS berpotensi menghadapi sanksi ganda, yakni sanksi etik dan pidana. Jika terbukti bersalah dalam sidang etik, ia dapat dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari kepolisian. Sementara itu, dalam ranah pidana, FWLS bisa dijerat dengan berbagai pasal terkait asusila dan penyalahgunaan narkotika.
Hingga kini, penyidik Bareskrim Polri masih terus mendalami jumlah korban dalam kasus ini serta mencari kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat. Polri memastikan bahwa kasus ini akan ditangani dengan transparan dan profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku.
